UPDATETERKINI.ID, Jakarta-Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi membuka Rapat Koordinasi Kelembagaan dengan Stakehoder Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di Manhattan Hotel, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025.
Dalam kesempatan ini Teguh menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kelancaran pelaksanaan Pilkada di Jakarta.
“Perlu kita pahami, kita ingin pilkada di Jakarta itu harus menjadi role model bagi daerah lainnya. Alhamdulillah itu semuanya berjalan dengan lancar dan saya sering jalan bersama Kapolda dan Pangdam bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan alhamdulillah ini bisa kita lalui bersama dengan sebaik-baiknya. Dan bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih, insya Allah ini adalah pilihan dari warga Jakarta,” ujar Pj. Gubernur Teguh.
Pj. Gubernur Teguh juga menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan masukan kepada Bawaslu dan KPU DKI Jakarta untuk pelaksanaan pemilu ke depan. Ia juga berharap, rapat koordinasi dan evaluasi tersebut dapat memperkuat demokrasi dan tata kelola pemilu di DKI Jakarta.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, partai politik, masyarakat sipil, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk memberikan dukungan penuh kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih demi memastikan keberlanjutan pembangunan Kota Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024,” tambah Pj. Gubernur Teguh.
Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti KPU, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik, serta seluruh peserta Pilgub DKI Jakarta. Sebab Pilkada DKI Jakarta telah berhasil diselenggarakan dengan kondusif.
“Alhamdulillah warga Jakarta sudah memiliki kematangan dalam menghadapi politik di Jakarta. Artinya, segala permasalahan yang muncul harus bisa diantisipasi, serta diminimalisasi. Jadi kita tidak perlu ribut, karena kita bisa saling memahami perbedaan politik yang ada di sekitar kita. Diharapkan, kita bersama seluruh stakeholder bisa tetap bekerja sama,” pungkas Munandar Nugraha.
Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:
– Diperlukan peningkatan sinergi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan memastikan sosialisasi dan edukasi penyelenggaraan pemilu yang lebih masif dan inklusif.
– Mengedepankan prinsip netralitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu guna menjaga iklim kontestasi pemilu yang kondusif di masyarakat.
– Pemanfaatan teknologi yang masif dalam penyelenggaraan dan pengawasan pilkada guna menciptakan efisiensi dan transparansi, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.
– Memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam berkoordinasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya agar setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan pemilu yang transparan, jujur, dan adil bagi masyarakat.
(Ade)
