UPDATETERKINI.ID, Jakarta– Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) DKI Jakarta, Heri Soelaiman, SH, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperketat pengawasan dan pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah adanya laporan mengenai dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan tersebut.
Menurut Heri Soelaiman, program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertujuan untuk membantu peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, termasuk pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus, layanan khusus, dan pesantren. Namun, ditemukan indikasi bahwa bantuan tersebut tidak sepenuhnya sampai kepada yang berhak menerimanya.
“Kami menerima informasi dari berbagai sumber bahwa masih ada dugaan penyimpangan dalam distribusi MBG. Oleh karena itu, kami meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih transparan dalam prosesnya serta memperketat pengawasan agar bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Heri Soelaiman, Sabtu (5/4/2025).
Desakan ini semakin kuat setelah mencuatnya sorotan publik terkait penyaluran MBG ke sekolah-sekolah unggulan, seperti SMA Negeri 13 Jakarta. Beberapa waktu lalu, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, terlihat mengunjungi sekolah tersebut. Dalam video yang diposting oleh akun Instagram @jakut.info, Gibran tampak meninjau program MBG di SMA Negeri 13 Jakarta, Koja, Jakarta Utara, pada Selasa (18/2/2025).
Kunjungan ini langsung menuai atensi warganet, yang mempertanyakan apakah sekolah-sekolah unggulan seperti SMA Negeri 13 memang layak menjadi penerima manfaat MBG. Pasalnya, sasaran utama program ini adalah peserta didik di jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang membutuhkan dukungan gizi.
Lebih lanjut, Heri Soelaiman menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan media dalam mengawal kebijakan bantuan sosial ini. Pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan akuntabilitas dalam penyaluran MBG dinilai dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan serta memastikan program ini berjalan sesuai tujuan awalnya.
“Media dan jurnalis memiliki peran penting dalam melakukan kontrol sosial. Kami siap membantu mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik,” tambahnya.
IPJI DKI Jakarta juga mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta membuka kanal pengaduan bagi peserta didik yang merasa tidak mendapatkan haknya dalam program MBG. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efektif dan merata.
Di sisi lain, kebijakan pendistribusian MBG juga berkaitan dengan efisiensi anggaran pemerintah. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah, yang dinilai bersifat sporadis dan tanpa pertimbangan matang terkait dampaknya. Hal ini berpotensi mempengaruhi efektivitas program MBG serta kebijakan sosial lainnya.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Askar, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran sebenarnya positif jika bertujuan untuk memperbaiki ruang fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas perlindungan sosial. Namun, jika pemangkasan anggaran hanya difokuskan untuk membiayai program MBG tanpa kajian teknokratik yang matang, hal itu justru dapat menimbulkan krisis fiskal baru.
Ia menyoroti bahwa sebagian anggaran dipotong tanpa pertimbangan yang cukup, seperti pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, hal ini berpotensi menghambat program swasembada pangan karena dapat mengganggu operasional BMKG dalam menganalisis kebencanaan, perubahan cuaca, dan dampak perubahan iklim, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar pemotongan anggaran dilakukan dengan hati-hati serta pengalokasiannya diarahkan pada program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, termasuk distribusi MBG yang lebih efektif,” ujar Media Askar dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu di Jakarta, Senin (10/2/2025).
IPJI DKI Jakarta berharap adanya evaluasi dan peningkatan dalam sistem distribusi MBG guna memastikan efektivitas serta manfaatnya bagi peserta didik yang benar-benar membutuhkan.
(Hendriyawan)
