UPDATERKINI.ID, Jakarta-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD tahun 2025.Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/07/2025).
Raperda ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah sekolah swasta gratis. Wagub Rano menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan program di 40 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi sebagai proyek percontohan. Program ini menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Wagub Rano juga menegaskan bahwa kenaikan operasional RT/RW dan dasawisma akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemprov akan melakukan pengawasan ketat agar alokasinya tepat sasaran.
“Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, Pemprov DKI terus mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), menyediakan sarana transportasi umum massal, serta mendorong pemanfaatan fasilitas park and ride,” ujarnya saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (21/07/2025).
Wagub Rano menambahkan, untuk mengatasi kemacetan, Pemprov DKI menerapkan strategi komprehensif melalui pendekatan push and pull strategy. Selain itu, Pemprov DKI juga memperkuat layanan transportasi laut antarpulau, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Upaya tersebut meliputi pengembangan lintasan kapal feeder, layanan kapal pariwisata, serta penambahan armada kapal untuk mendukung mobilitas dan pariwisata, termasuk kapal sekolah.
Untuk penanggulangan banjir, Pemprov DKI terus meningkatkan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan, berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait normalisasi segmen sungai, serta melakukan pengurasan dan pengerukan sedimen di saluran drainase.
Adapun untuk menangani dampak banjir rob di wilayah pesisir, Pemprov DKI berkomitmen melanjutkan pembangunan tanggul pantai Fase A dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan skema multiyears. Selain itu, pembangunan waduk, situ, dan embung juga dilakukan di berbagai lokasi strategis untuk menampung air sebagai pengendali banjir sekaligus sumber air baku.
Terkait pendapatan daerah, Wagub Rano menyampaikan bahwa Pemprov DKI telah melakukan perhitungan target secara realistis serta mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang potensial. Belanja daerah juga dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, peningkatan layanan kesehatan, pendirian 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah, penanganan stunting, serta pelestarian budaya Betawi.
“Dalam hal penyertaan modal daerah (PMD), kami pastikan agar PMD dapat memberikan manfaat ekonomi, serta mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan BUMD dalam membangun Jakarta,” pungkas Wagub Rano.
(Ade)
