UPDATERKINI.ID, Jakarta-Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri sidang paripurna DPRD DKI Jakarta untuk penandatanganan nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Sidang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/08/2025).
Wagub Rano menyampaikan, anggaran sementara yang telah disepakati ini akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Ia berharap penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah awal yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD 2026.
“KUA-PPAS merupakan dokumen penting yang menjadi dasar penyusunan APBD. Berdasarkan kesepakatan ini, daerah menguraikan prioritas, alokasi, dan sumber dana yang akan digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor, seperti penanggulangan banjir, pengurangan kemacetan, peningkatan pendidikan, dan layanan kesehatan,” ujar Wagub Rano.
Setelah penandatanganan, pihak legislatif melalui berbagai komisi akan melanjutkan pembahasan lebih rinci untuk menajamkan alokasi anggaran bersama perangkat daerah terkait. Diharapkan, proses penyusunan dan pengawasan anggaran daerah dapat berjalan optimal, transparan, dan akuntabel sehingga anggaran yang dikelola benar-benar efektif dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Jakarta.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan akan menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan seluruh proses penyusunan dan pengawasan anggaran agar Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 yang telah disepakati benar-benar sesuai kebutuhan warga.
“Alhamdulillah, kita masih memiliki waktu untuk menuntaskannya. Saya ingin memberikan waktu satu pekan untuk membahas detail agar semua anggaran tepat sasaran. Kita masih berkutat pada persoalan banjir, seperti normalisasi Sungai Ciliwung. Masalah kemacetan juga harus kita tuntaskan, disusul peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar warga,” tutur Khoirudin.
(Ade)
