UPDATERKINI.ID, Jakarta-Kamis, 30 Juli 2025 Suasana panas menyelimuti lingkungan Apartemen Greenbay Pluit, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Warga secara tegas menyuarakan mosi tidak percaya terhadap proses rapat musyawarah pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) 010 yang dinilai sarat manipulasi, rekayasa, dan intervensi pihak luar—khususnya oknum dari Kelurahan Pluit dan pengurus RW aktif.
Rapat yang digelar di ruang Diamond Tower Dahlia, lantai dasar (GF), yang semestinya menjadi ajang demokratis untuk menyusun tahapan pemilihan RW, justru berubah menjadi forum eksklusif penuh intrik. Sejumlah warga mengaku tidak mendapat undangan resmi, bahkan tidak tahu bahwa rapat itu berlangsung.
“Ini bukan musyawarah, ini skenario pengondisian. Tata tertib pemilihan muncul tiba-tiba, dan warga tidak diberi kesempatan berdiskusi,” kecam Suhari, pemilik unit di Greenbay dan salah satu pengamat internal hunian, Rabu (30/7/2025).
Ia menuding bahwa proses pemilihan telah diskenariokan sejak awal oleh Sekretaris Kelurahan Pluit, Wisnu, dan kelompok RW aktif yang dipimpin Joni Cs, demi mempertahankan dominasi kekuasaan. Bahkan, menurutnya, nama-nama calon serta mekanisme pemungutan suara diduga sudah diarahkan oleh segelintir pihak tanpa melibatkan mayoritas penghuni.
“Jika ini benar, maka yang kita saksikan bukan demokrasi, melainkan rekayasa sistematis untuk melanggengkan kekuasaan lokal,” lanjut Suhari.
Kritik serupa datang dari warga lainnya, Deco, yang menyebut proses ini sudah janggal sejak awal. “Kalau dari awal sudah gelap, bagaimana bisa hasilnya kami percaya? Ini bukan pemilihan, tapi pengukuhan kekuasaan lama,” tegasnya.
Deco menyesalkan nihilnya sosialisasi soal hak-hak warga serta mekanisme pemilihan yang semestinya transparan. Ia menilai ada indikasi kuat bahwa seluruh proses dikooptasi untuk mengamankan posisi kelompok tertentu.
Kekhawatiran warga makin besar ketika diketahui bahwa sebagian besar penghuni dari beberapa blok hunian tidak menerima informasi apa pun tentang musyawarah, baik melalui undangan fisik, papan pengumuman, maupun media komunikasi RW.
“Yang bayar iuran tiap bulan itu kami semua, bukan hanya segelintir orang dalam. Tapi kenapa hanya mereka yang dilibatkan? Ini penghinaan terhadap prinsip kebersamaan dan partisipasi warga,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Menyikapi kondisi tersebut, warga menuntut agar:
1. Seluruh proses musyawarah dibatalkan dan diulang dari awal.
2. Panitia pemilihan dibentuk ulang secara independen, melibatkan perwakilan dari seluruh blok apartemen.
3. Kelurahan Pluit bersikap netral dan tidak mencampuri proses pemilihan yang seharusnya murni menjadi hak warga.
“Jika kelurahan justru menjadi bagian dari rekayasa ini, maka kepercayaan publik runtuh. Mereka bukan pembina masyarakat, tapi justru bagian dari masalah,” tambah Suhari.
Warga pun menyerukan agar seluruh tahapan pemilihan dijalankan secara terbuka, transparan, terdokumentasi, serta mudah diakses oleh semua penghuni. Mereka mengingatkan, pemilihan RW bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi partisipasi warga dalam tata kelola lingkungan.
“Kalau prosesnya bersih, siapa pun yang terpilih akan kami dukung. Tapi jika tetap dipaksakan seperti ini, maka warga akan melawan,” tutup Suhari dengan nada tegas.
(Red)
