UPDATETERKINI.ID, Jakarta-Rabu, 26 Februari 2025, Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Karang Taruna (GAMPAR) menyatakan sikap tegas terhadap dinamika yang terjadi di tubuh Karang Taruna Nasional.
Dalam aksi damai yang digelar hari ini, Ketua GAMPAR, Abdurrahman S.HI, menegaskan bahwa organisasi Karang Taruna saat ini mengalami perpecahan akibat kepemimpinan ganda yang diduga sarat dengan kepentingan pribadi.
Menurutnya, Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan berbasis sosial kini telah bergeser dari nilai-nilai kesetiakawanan.
“Kami melihat adanya upaya pembelahan organisasi yang dilakukan dengan sengaja, tendensius, dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini sangat berbahaya bagi masa depan Karang Taruna sebagai wadah pengabdian sosial bagi masyarakat,” ujar Abdurrahman, dalam pernyataan resminya.
GAMPAR menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan Didik Mukrianto selaku Ketua Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT). Mereka meminta Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf, untuk segera mencabut SK PNKT di bawah kepemimpinannya serta mempercepat Temu Karya Nasional Luar Biasa guna menyelesaikan kisruh yang terjadi.
Selain itu, GAMPAR juga mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk mencopot Premi Lasari, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta. Mereka menilai Premi tidak netral dan justru memperburuk konflik internal dengan membiarkan kepemimpinan ganda terjadi.
“Kami ingin menyelamatkan marwah organisasi ini. Tidak boleh ada pihak yang seenaknya melanggar aturan dan merusak Karang Taruna demi kepentingan golongan tertentu,” tegas Abdurrahman.
Sebagai bentuk tekanan, GAMPAR menggalang dukungan dengan kampanye #BEKUKANPNKT, #GELARTEMU KARYA NASIONAL LUAR BIASA, dan #COPOTKADISSOSIAL.
Aksi ini menegaskan bahwa kepedulian terhadap Karang Taruna bukan hanya soal eksistensi organisasi, tetapi juga soal integritas dan kepemimpinan yang berpihak kepada kepentingan sosial masyarakat.
(Hendriyawan)
